Tak Masuk Kepengurusan MUI, Aktivis Aksi 212 Dinilai Lebih Pantas Ada di Parpol

Suasana aksi reuni 212 di kawasan Monas, Jakarta, Senin (2/12/2019). Reuni tersebut digelar untuk lebih mempererat tali persatuan umat Islam dan persatuan bangsa Indonesia./Foto:Antara/Aruna

Acuantoday.com, Jakarta- Musyawarah Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan struktur kepengurusan baru Dewan Pimpinan Harian maupun Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI Pusat periode 2020-2025 di arena Munas X MUI, Jakarta, Jumat (27/11).

Penetapan tersebut dihasilkan secara mufakat melalui tim formatur Munas X MUI. Pemilihan dilakukan dalam rapat tertutup 17 tim formatur dengan mengikuti protokol kesehatan dan menjalani rapid test setelah sebelumnya swab test.

Sejumlah pengurus MUI masih diisi beberapa nama lama, namun Din Syamsuddin hingga Tengku Zulkarnain tak lagi masuk dalam struktur kepengurusan. Din Syamsuddin sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Posisinya kini diganti KH. Ma’ruf Amin yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

Selain Din, Tengku Zulkarnain yang dikenal aktif dalam gerakan aktivis aksi 212 juga tak lagi ada di struktur kepengurusan MUI 2020-2025. Tengku Zul menghormati hasil Munas MUI dan menyatakan akan fokus berdakwah keliling Indonesia dan dunia.

Selain dua nama itu, nama Bachtiar Nasir, yang duduk sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, juga tak mendapat posisi baru di kepengurusan baru MUI. Selain itu, aktivis aksi 212 Yusuf Martak yang sebelumnya duduk sebagai Bendahara MUI juga tak ada dalam kepengurusan baru.

Menanggapi tak masuknya sejumlah aktivis aksi 212 yang dikenal kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah, Wakil ketua MPR Arsul Sani meminta tidak perlu diributkan.

“Soal tidak masuknya sejumlah tokoh, seperti Pak Din Syamsuddin dkk, maka seyogianya tidak perlu menjadi isu tentang tidak terakomodasinya sosok-sosok yang dipandang berseberangan terhadap pemerintah,” kata Arsul Sani.

Arsul yang juga Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meski tokoh-tokoh aktivis 212 itu tak masuk dalam kepengurusan baru, MUI tetap mencerminkan wadah bersama organisasi Islam.

“Kepengurusan yang baru ini tetap mencerminkan MUI sebagai rumah atau wadah bersama berbagai organisasi Islam dan elemen umat Islam,” imbuhnya.

Ia justru berpendapat tokoh-tokoh yang mengisi MUI lebih baik orang yang cenderung tidak berseberangan dengan Pemerintah. Sebab, MUI dinilai wadah organisasi bagi seluruh umat Islam, jadi orang yang bersikap oposisi lebih pantas ada di Partai Politik.

“Yang duduk di MUI memang sebaiknya bukan yang sikap dasarnya cenderung beroposisi terhadap kekuasaan. Mereka yang bersikap dasar seperti ini memang lebih pas ada di partai politik atau gerakan masyarakat sipil, bukan di wadah bersama para ulama,” tegasnya.

Meskipun demikian, Arsul berharap MUI tetap melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan. Dia meminta MUI tetap mengingatkan, jika ada kebijakan yang dinilai keliru.

“Harapan umat Islam kan memang menginginkan MUI tetap kritis terhadap pemegang kekuasaan. Maknanya, ketika pemerintah benar kebijakannya, ya disikapi positif. Ketika pemerintah dianggap menyimpang atau tidak pas, ya harus diingatkan sesuai prinsip amar ma’ruf nahi munkar,” ucapnya.(rht)

Comments

comments