Tak Perlu Dipersoalkan, Siaran melalui Internet Bukan Domain UU Penyiaran

Acuantoday.com, Jakarta- Masyarakat di tanah air boleh berlega hati. Pasalnya, DPR selaku pembuat UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak mempersoalkan layanan over the top (OTT) atau dikenal dengan siaran berita streaming yang berbasis internet.

Penegasan disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman mewakili institusi DPR selaku pembuat UU Penyiaran dalam sidang lanjutan pengujian UU Penyiaran di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin (14/9/2020).

Keberatan atas layanan siaran streaming diajukan RCTI dan iNews TV selaku pemohon yang mengajukan uji materi atas persoalan tersebut. Dua stasiun TV itu menyebut pengaturan penyiaran berbasis internet dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ambigu dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Pemohon meminta agar penyedia layanan siaran melalui internet harus diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pada prinsipnya DPR tidak mempersoalkan keberadaan siaran TV Streaming berbasis internet meski hingga kini belum ada UU yang mengaturnya termasuk UU Penyiaran. Sebab, layanan OTT menggunakan spektrum frekuensi radio di luar dari blok frekuensi penyiaran yang ditetapkan pemerintah.

Frekuensi siaran televisi berada pada blok frekuensi UHF 478 sampai dengan 806 MHz, sedangkan untuk radio berada pada blok frekuensi 88 sampai 108 MHz.

“Penggunaan frekuensi untuk kepentingan penyiaran dengan menggunakan frekuensi di luar rentang frekuensi tersebut bukanlah menjadi domain pengaturan dalam UU Penyiaran,” kata Habiburokhman.

Selain itu, DPR sangat mengapresiasi TV streaming karena layanan OTT nya memberikan berbagai macam layanan dan kemuduhan, seperti komunikasi dan pengiriman data berupa video, rekaman suara, foto dan lain-lain dengan menggunakan teknologi internet.

Penyelenggaranya pun bisa siapa saja yaitu perorangan, badan usaha atau badan hukum di berbagai belahan bumi.

Oleh karena itu, penyedia layanan OTT disebutnya tidak memenuhi ketentuan mengenai bentuk badan hukum lembaga penyiaran sehingga perizinan dan pengawasan isi siaran tidak termasuk yang diatur dalam UU Penyiaran.(har)

Comments

comments