Tembak Enam Laskar FPI, Kontras Desak Kapolri Transparan

Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya dalam konferensi pers insiden penembakan 6 orang yang diduga simpatisan FPI. Foto: Acuantoday.com/Rohman Wibowo

Acuantoday.com, Jakarta―Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)  mendesak Kapolri untuk melakukan proses hukum secara terbuka dan adil kepada anggota kepolisian yang terbukti menembak enam orang laskar Laskar Front Pembela Islam (FPI).

Hal ini dikatakan Koordinator Kontras, Fatia, melalui keterangan resmi, Selasa (8/12).

Menurutnya, proses hukum harus disegerakan untuk membuktikan dalih polisi, yang melakukan penembakan sebagai upaya berlindung diri. 

Sebab, hingga kini polisi terkesan memonopoli informasi peristiwa sehingga insiden penembakan yang berlangsung Senin (7/12) dini hari di Jalan Tol Jakarta-Cikampek itu seakan tak melawan hukum. 

Padahal, kata dia, penggunaan senjata api semestinya memperhatikan prinsip nesesitas atau alternatif lain yang dapat dilakukan, kemudian legalitas dan proporsionalitas. 

“Sebenarnya penggunaan senjata api hanya diperbolehkan untuk tujuan melumpuhkan target dan bukan membunuh,” kata Fatia.

Ia mengingatkan, penggunaan senjata yang sewenang-wenang oleh anggota Polri telah mengabaikan hak masyarakat atas persamaan di hadapan hukum sebagaimana Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999. 

Fatia berpandangan, apa yang dilakukan aparat bisa dicap sebagai praktik extra judicial killing atau unlawful killing yang merupakan pembunuhan di luar hukum.

Keyakinan adanya kesewenangan polisi dalam menggunakan senjata di luar koridor hukum, diperkuat dengan adanya temuan bukti selama ini. 

Kontras mencatat ada 29 peristiwa yang mengakibatkan 34 orang tewas. Mereka yang ditembak mati diklaim melawan aparat dan hendak kabur dari pengejaran. 

“Seringkali alasan tersebut digunakan tanpa mengusut sebuah peristiwa secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Senada, Amnesty International Indonesia juga menilai kepolisian tak semestinya mengambil opsi tembak mati. Terlebih, pangkal masalah dari insiden di luar dari dugaan tindakan kriminal yang membahayakan.

Insiden ini sendiri bermula dari penyelidikan polisi yang ingin mengusut dugaan pengerahan massa Rizieq Shihab untuk hadir menemani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

“Penggunaan kekuatan, kekerasan, dan senjata api yang melanggar hukum oleh polisi tidak boleh dibenarkan, terlebih lagi bila digunakan dalam kasus yang terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan, yang seharusnya tidak berakhir dengan kekerasan,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam rilis pers, Senin. (rwo)

Comments

comments