Tersulut SE Menaker, Buruh Bakal Gelar Demo Maraton di 24 Provinsi

Para buruh saat berunjuk rasa ke Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (2/10/2019). (FOTO ANTARA/Katriana)

Acuantoday.com, Jakarta―Buruh mengancam bakal menggelar demo lanjutan menolak Omnibus Law, menyusul keluarnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah tentang penetapan upah minimum tahun 2021 yang disamakan dengan upah tahun 2020.

Keputusan Ida yang dimaksud adalah Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020.

Surat edaran Menaker soal upah minimum buruh ini dianggap mengutamakan kepentingan pengusaha dan mengesampingkan buruh.

“Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/10).

Menurut Said Iqbal, dirinya memahami kondisi pengusaha di Indonesia saat ini, tetapi buruh jauh lebih susah ketimbang pengusaha.

Oleh karena itu, Pemerintah seharusnya bersikap lebih adil dengan keputusan kenaikan upah minimum 2021.

Buat Said Iqbal, perusahaan yang tidak mampu dapat melakukan penangguhan, dengan tidak menaikan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke Kemenaker.

“Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat,” ucapnya.

Atas dasar itu, Said Iqbal mempertanyakan dikeluarkan surat edaran tersebut.

Ia juga mempertanyakan apakah SE Menaker itu sudah diketahui Presiden Joko Widodo atau belum, atau keputusan itu hanya sepihak.

KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi nasional besar-besaran di 24 provinsi pada 2, dan 9-10 Nopember.

Peserta demo akan diikuti puluhan dan bahkan ratusan ribu buruh di Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur di seluruh Indonesia.

Dikatakan Said Iqbal, jika upah minimum tidak naik, hal ini akan membuat situasi semakin panas.

Apalagi, saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Seiring penolakan omnibus law, buruh juga akan menyuarakan agar upah minimum 2021 tetap naik.

Selanjutnya, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat. Bandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1998, 1999, dan 2000.

Ia mencontohkan, di DKI Jakarta, ada kenaikan upah minimum sebesar 16 persen dari tahun 1998 ke 1999, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen.

“Begitu juga dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen,” papar Said.

Diketahui, Surat Edaran Nomor M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 itu meminta kepada para Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.

Kemudian, melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020. (rht)

Comments

comments