Teten Bicara Banpres UKM di KPK

Ilustrasi-Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat menyerahkan secara simbolis Banpres Usaha Mikro di Denpasar, Minggu (6/9). /Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta – Program Banpres Produktif Usaha Mikro sebesar Rp2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha mikro, bagaimanapun harus tetap sasaran dan bebas dari korupsi. Akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban yang  jelas dari pelaksanaan program ini mesti terjaga.

Demi mewujudkan itu, Kementerian Koperasi dan UKM melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk urusan ini.

“Tadi kami dengan pimpinan KPK  membicarakan berbagai hal ini. Intinya kami sepakat program ini harus transparan, akuntabel dan tepat sasaran,” kata MenkopUKM Teten Masduki usai bertemu dengan pimpinan KPK, di Jakarta, Rabu (9/9).

Teten mengakui, banyak catatan yang harus dibenahi terkait pendataan usaha mikro yang berhak mendapatkan Banpres Produkti ini, baik, soal validitas dan skema penyalurannya.

MenkopUKM sejak awal sadar, Banpres ini harus transparan dan tepat sasaran. Makanya, selain melibatkan KPK, pihaknya juga mengajak BPKP dalam proses pendataannya, baik dari dinas koperasi kabupaten/kota maupun dari HImbara, BPR, Koperasi dan juga BLU.

Teten juga meminta data dari 18 kementrian/Lembaga dyang mengurusi UMKM. 

“Data usaha mikro yang masuk jumlahnya sekitar 19 juta pelaku Usaha Mikro. Kemudian di-cleansing atau divalidasi, sehingga menjadi 18 juta pelaku usaha,” jelas MenkopUKM.

Dalam melakukan akurasi data, Teten menyebut, KemenkopUKM juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan, penerima Banpres untuk Usaha Mikro ini belum bankable, karena sasaran dari penerima Banpres ini adalah Usaha Mikro yang belum tersentuh perbankan. 

“Mereka belum pernah menerima pinjaman bank, dan kalaupun sudah ada yang memiliki rekening di bank, saldonya harus di bawah jumlah tertentu, misalnya di bawah Rp5 juta,” ungkapnya.

Penerima Banpres Usaha Mikro juga disyaratkan belum pernah menerima pinjaman BLU dalam hal ini KemenkopUKM bekerja sama dengan Kemenkeu melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

dSejauh ini, Teten bersyukur, belum ada laporan Banpres Produktif yang salah sasaran.  Misalnya, jatuh ke orang kaya. Yang terjadi justru sebaliknya. Menurut informasi yang masuk, banyak yang belum menerima Banpres. 

Sebab, sebut Teten, jumlah UMKM di Indonesia ada 64 juta di mana sebanyak 63 juta Usaha Mikro, dan yang belum bankable ada di atas 20 juta. (ahm)

Comments

comments