Teuku Sukandi: Ada Banyak Masalah, BPBD Aceh Selatan harus Diaudit

Teuku Sukandi, Pemerhati Kebijakan (PeKa) Pemerintah Daerah Aceh Selatan

Acuantoday.com, Aceh Selatan— Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh petugas Damkar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Selatan menjadi polemik. Berbagai tanggapan muncul atas aksi tersebut. Sebagian menduga ada aktor intelektual atau dalang di balik peristiwa tersebut tersebut. Namun ada juga yang berpandangan aksi tersebut hanya sekadar menyampaikan aspirasi yang harus ditanggapi secara bijak.

Teuku Sukandi, Pemerhati Kebijakan (PeKa) Pemerintah Daerah Aceh Selatan, menyebut, apa yang dilakukan petugas Damkar maupun tenaga kontrak adalah aksi spontan dalam menyampaikan aspirasi.

“Kalau ada yang menganggap apa yang dilakukan ASN dan tenaga kontrak ada yang mendalangi, ataupun berpendapat bahwa itu adalah sebuah pelanggaran, itu terlalu picik. Sangat keliru cara berpikirnya,” tegas Sukandi, Selasa (20/4/2021).

Padahal, lanjutnya, jelas mereka melakukan aksi tersebut murni untuk meminta haknya secara baik-baik. Namun selama ini saluran aspirasi tersumbat. Akibatnya, terjadilah aksi terbuka tersebut. “Ini seperti ‘penyakit lama’ ditahan-tahan, atasan tidak responsif, akhirnya tidak tertampung lagi. Maka terjadilah seperti itu,” ucapnya.

Mungkin, tambahnya, kalau ditarik ke ranah pelanggaran dan ketidakdisiplinan ataupun loyalitas, jawabannya adalah iya. Tetapi harus juga dilihat latar belakang kenapa masalah tersebut muncul.  “Perlu diuraikan bagaimana bila terjadi manipulasi bahkan dengan membuat kerugian daerah demi kepentingan pribadi, apakah itu dibiarkan?” Tegas Sukandi mengutip penyataan para petugas Damkar BPBD kepadanya.

“Kenapa ini menjadi polemik, saling tuding dan saling menyalahkan, ini tidak objektif lagi. Sebenarnya unsur persoalan sangat sederhana. Pimpinan yang bijak bukan sekadar menampung, menerima aspirasi bawahan, akan tetapi harus respon dengan penuh kebijaksanaan,” ujarnya.

Seorang  atasan, tandas Sukandi, jangan otoriter, anti kritik, tidak demokratis. Begitu bawahannya menyuarakan aspirasi justru diciptakan lagi berbagai asumsi maupun polemik lebih tajam. “Jangan dikibarkan lagi bendera perang,” katanya.

Karenanya, sudah sewajarnya petugas Damkar sampaikan aspirasinya ke pimpinan lebih tinggi yakni pimpinan daerah (Bupati Tgk.Amran) atas buntut kekesalan dan kekecewaan.

Terkait polemik ASN dan Tenaga kontrak damkar melakukan aksi unjuk rasa tersebut, pihaknya meminta Bupati Tgk Amran untuk mencopot Cut Syazalisma dari jabatanya sebagai Kalak BPBD Aceh Selatan atau diminta untuk dapat segera mengundurkan diri, dari jabatan yang diemban tersebut. Ini, tegasnya, demi kepentingan orang banyak. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan asas manfaat masyarakat umum.

Dia menilai, ada banyak persoalan di Instansi BPBD Aceh Selatan. Perlu dilakukan pemeriksaan atau audit dalam penggunaan maupun pengelolaan anggaran di BPBD tersebut. Juga, tegasnya mengingatkan,  masalah pribadi jangan dicampur adukan dengan ranah kedinasan. (Naidy)

Comments

comments