Tidak Semua Laporan Menyangkut Jokowi Harus Diproses

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad M. Ali. (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Ali meminta polisi selektif dalam menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasalnya, akhir-akhir ini banyak laporan dari masyarakat terkait UU ITE dan hal banyak dari laporan itu menyangkut dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

“Tidak semua laporan harus diproses secara hukum. Jangan kemudian nanti buzzer segala macam kalau menyangkut Pak Jokowi lapor segera diproses. Nggak seperti itu yang dimaksudkan Pak Jokowi. Jadi maksudnya, normanya harus tetap jelas,” kata Ahmad Ali kepada wartawan, Selasa (16/2).

Menurut Ahmad Ali, tidak semua laporan yang berkaitan dengan Presiden Jokowi harus diproses, karena hal itu akan dinilai negatif oleh publik. “Sekali lagi tidak semua laporan harus diproses. Kalau kemudian siapapun melapor kan tidak harus pandang bulu,” ujarnya.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem ini menuturkan, dalam penerapan hukum pihak kepolisian tidak boleh melihat siapa yang melapor, tapi lihat pada kasus yang dilaporkan. Jika memenuhi unsur pidana, silahkan diproses dan sebaliknya jika tidak memenuhi unsur pidana jangan dipaksakan.

“Ketika memenuhi unsur pidananya silakan diproses. Tapi kalau kemudian tidak memenuhi unsur pidana jangan dipaksakan,” ucapnya.

Dijelaskan Ahmad Ali, penerapan hukum tanpa pandang bulu ini agar tidak ada klaim dari masyarakat bahwa Pemerintah atau Presiden Jokowi menggunakan UU ITE untuk menindas lawannya.

“Supaya nanti Pak Presidennya menjadi enak, tidak kemudian dianggap Presiden ini menggunakan hukum sebagai alat untuk menindas lawan-lawannya. Kan nggak bagus begitu kan,” jelasnya.

“Jadi saya pikir, kalau UU ini bagus, sekarang gimana mengimplementasikan. Nah dibutuhkan kearifan daripada aparat untuk kemudian mengontrol,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bakal mengajukan revisi UU ITE ke DPR jika UU hal tersebut dinilai tak bisa memberi keadilan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat pengarahan kepada Peserta Rapim TNI-Polri. (rht)

Comments

comments