Tidak Tutup Pusat Keramaian, DPRD DIY Sesalkan Kebijakan Pemkot Yogyakarta

Wakil Ketua DPRD DI Yogyakarta (DIY), Huda Tri Yudiana. (Foto : Chaidir)

Acuantoday.com, Yogyakarta- Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta yang enggan menutup pusat-pusat keramaian pada malam pergantian tahun, mendapat sorotan kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Anggota Dewan meragukan Pemkot Yogyakarta dapat mengendalikan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 saat malam tahun baru.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menegaskan, separuh dari kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di DIY terjadi dalam kurun waktu dua bulan. Oleh karena itu, langkah pembatasan pergerakan manusia saat malam Tahun Baru dan beberapa hari ke depannya sangat diperlukan.

Huda menyesalkan kebijakan Pemkot Yogyakarta yang tidak menutup sepenuhnya akses di titik rawan terjadinya kerumunan yakni Tugu Pal Putih, Malioboro, Titik Nol dan Kraton, serta Alun-alun. “Saya tidak yakin Pemkot bisa mengendalikan kerumunan saat malam tahun baru, sebagaimana liburan kemarin yang akibatnya kita rasakan akhir-akhir ini yaitu kasus Covid-19 naik,” katanya, Kamis (31/12/2020).

Fakta yang ia dapatkan, untuk saat ini rumah sakit rujukan Covid-19 di DIY sudah penuh. Akibatnya banyak warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 tidak mendapat perawatan.

Ia juga menyampaikan apabila pasca libur Tahun Baru muncul kasus positif Covid-19 yang tinggi, dirinya mengatakan Pemkot Yogyakarta perlu mendirikan shelter perawatan di Balaikota. “Mungkin nanti kalau ada lonjakan kasus perlu buat shelter perawatan di halaman Balaikota Yogya, sepertinya masih cukup luas,” tegas anggota Fraksi PKS ini.

Di sisi lain, Huda turut mengapresiasi empat kabupaten yakni Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunungkidul yang sudah mengambil langkah yang tepat yakni menutup destinasi wisata saat malam pergantian tahun.

Hal senada juga dikemukakan oleh anggota Komisi A DPRD DIY, Muhammad Syafii yang menginginkan adanya momen pergantian tahun berjalan kondusif dan tidak menimbulkan klaster penyebaran Covid-19. Ia berharap, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memimpin doa bersama secara virtual seperti yang disampaikan melalui pemberitaan yang beredar saat ini.

Syafii mengatakan bahwa terdapat kerancuan dalam pemberitaan selama ini terkait pembatasan pergerakan manusia yang bersumber dari kebijakan pemerintah. “Pemerintah seharusnya mengutamakan keselamatan jiwa rakyatnya dan menjadi contoh untuk penegakan prokes. Semua unsur pemerintahan harus satu suara,” tegasnya. (Chaidir)

Comments

comments