Tiga Jurus Pemerintah Tangkis Krisis

Dokumentasi - Foto udara proyek di Jalan Tol Cipularang KM 118, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (1/3/2020)/Antara

SIAPA sangka tahun 2020 menjadi periode muram bagi dunia. Kehadiran Covid-19 telah mengobrak-abrik ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia.

Tragedi kesehatan itu, kini bergeser menjadi krisis ekonomi. Lihat saja, pertumbuhan di kuartal II-2020 year on year (yoy/tahun ke tahun) merosot hingga minus 5,32 persen. Bila dilihat secara keseluruhan tahun, pemerintah hanya berani memprediksi ekonomi selama 2020 bergerak sempit di kisaran nol persen, yakni minus 1,1 persen hingga 0,2 persen.

Lambatnya pergerakan ekonomi itu, sejatinya, sudah terasa sejak awal tahun, bahkan ketika Covid-19 belum masuk di Indonesia, atau setidak-tidaknya di awal pandemi ini “bermukim” di negeri ini.

Data Departemen Keuangan menyebut, pada periode Januari hingga April 2020, total dana asing yang keluar (capital outflow) dari Indonesia sebesar Rp159,6 triliun. Jumlah itu merupakan akumulasi dari beberapa pintu: pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN) atau obligasi pemerintah, dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Tidak cuma itu, yield atau imbal hasil SBN 10 tahun sempat menyentuh angka 8,38 persen, sebagai cerminan ketidakpastian yang tinggi. Kemudian cadangan devisa bulanan turun hingga USD10 miliar pada Maret, dan kredit melambat sebesar 3,04 persen year on year (tahun ke tahun pada Mei.

Tapi, kelihatannya pemerintah tidak ingin kecolongan, setelah dua krisis ekonomi dunia yang cukup dalam, yakni krisis 1998 dan 2008, pemerintah sigap mengeluarkan kebijakan countercyclical mendorong perekonomian. Strategi ini merupakan baruan tiga sektor sekaligus: fiskal, moneter dan sektor keuangan.

Pada kebijakan fleksibilitas fiskal, pemerintah mengeluarkan kebijakan belanja berupa realokasi, refocusing, penambahan anggaran Covid-19 sebesar Rp695,2 triliun untuk kesehatan dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Selain itu, pemerintah juga meluncurkan kebijakan perpajakan untuk insentif dunia usaha, kebijakan defisit di atas tiga persen PDB di tahun 2020-2022 dengan UU No.2/2020. Untuk pembiayaan penanganan Covid-19, disiapkan alternatif bekerja sama dengan Bank Indonesia melalui burden sharing.

Untuk kebijakan moneter yang dilakukan BI, suku bunga diturunkan 100bps, quantitative easing, pelonggaran Giro Wajib Minimum dan kebijakan makroprudensial.

Untuk sektor keuangan, pemerintah melakukan restrukturisasi kredit untuk UMKM serta pelonggaran ketentuan mikroprudensial. (ahm)

Comments

comments