Tindak Kekerasan Aparat Polri dalam Laporan KontraS, Presiden Diminta Evaluasi

Ilsutrasi - Seorang komandan pasukan sedang memeriksa jajaran Anggota Polri dalam sebuah apel upacara./Foto : Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Polri, yang dianggap seringkali melakukan tindakan kekerasan dalam pengamanan unjuk rasa.

Laporan KontraS mencatat, aksi kekerasan dan represif aparat kepolisian, setidaknya tampak sejak momen aksi demo 2019, mulai dari aksi May Day di Bandung, aksi di sekitar Bawaslu, sampai aksi #ReformasiDikorupsi.

“Ketiganya menunjukan pola yang sama yakni penggunaan kekuatan secara eksesif, tindak penghukuman tidak manusiawi, dan tidak adanya pengusutan dan proses hukum yang serius kepada aparat kepolisian pelaku kekerasan sebagai bentuk koreksi terhadap kinerja lembaga kepolisian,” kata Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti dalam keterangan pers yang diterima Acuantoday.com, Minggu (15/11).

Contoh aksi kekerasan polisi terhadap massa aksi dalam rentetan demo 2019, salah satunya tercermin dalam kasus Y, seorang mahaiswa yang gabung demo #ReformasiDikorupsi di depan Gedung DPR RI.

Ia saat itu dipukuli secara bergantian oleh sejumlah polisi, ketika hendak menyelamatkan massa aksi lain yang ditangkap paksa. Mula-mula Y dibentak dan setelahnya polisi mengobrak-abrik seluruh isi tas miliknya, hingga akhirnya bogem polisi melayang di wajahnya, sesaat ditemukan identitas mahasiswa.

Mahasiswa itu kemudian diseret ke mobil untuk dibawa ke belakang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan. Ia tidak sendiri dalam perjalanan, karena ada beberapa mahasiswa yang bernasib sama.

Kesaksian Y mengungkap kondisi fisik mahasiswa lain yang ditangkap mengalami luka di sekujur badan, bahkan satu mahasiwa tampak tak sadarkan diri dengan kondisi muka dipenuhi darah.

“Sampai saat ini, belum ada proses hukum yang berjalan terhadap para pelaku pengeroyokan Y,” ungkap laporan KontraS.

Puncak parade butralitas polisi bisa dilihat dalam pengamanan demo tolak Undang-undang Cipta Kerja, yang meletus pada awal Oktober lalu. KontraS mencatat 1.900 dokumentasi dalam bentuk foto maupun video, yang kemudian dikurasi dan diabadikan dalam YouTube: https://youtu.be/76r6JU5IT24.

Berbagai dokumentasi menunjukkan praktik kekerasan oleh aparat kepolisian yang mengintimidasi dan merepresi massa aksi dengan memaki, menyemprotkan water cannon, menembakkan gas air mata, memukul, menendang, dan berbagai tindakan tidak manusiawi lainnya secara berulang-ulang.

Korban brutalitas aparat berasal dari berbagai macam kalangan, mulai dari mahasiswa, aktivis, buruh, jurnalis hingga warga yang tidak ada kaitannya dengan aksi massa.

“Kami menilai penggunaan kekuatan oleh Polri bukan lagi sebagai upaya penegakan hukum ataupun menjaga keamanan, melainkan sebagai bentuk relasi kuasa antara negara dengan warga negara dalam bentuk penghukuman tidak manusiawi kepada massa aksi dalam rangka memberangus kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat,” kata Fatia.

Gampangnya polisi menghakimi massa dan tak diproses hukum setelahnya, berbanding lurus dengan aksi aparat yang menghalangi advokat dalam upaya pendampingan hukum untuk korban. Ditambah, sulitnya mengakses informasi mengenai keberadaan para peserta aksi yang ditangkap dan ditahan.

Selain itu, ketiadaan mekanisme akuntabilitas negara dalam soal menjamin memberikan keadilan bagi para korban, menjadi faktor lain keberulangan brutalitas polisi.

“Minimnya ruang akuntabilitas serta mekanisme koreksi yang lemah serta tidak efektif mengakibatkan keberulangan pelanggaran HAM di sektor kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat,” ujar Fatia.

Ia lantas mendesak Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Kapolri untuk melakukan penegakan hukum terhadap seluruh peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian dengan melibatkan lembaga pengawas eksternal, masyarakat sipil, secara independen.

“Menginstruksikan dilakukannya penegakan hukum serta memaksimalkan mekanisme koreksi baik internal maupun eksternal pada setiap Kepolisian Daerah untuk mengusut tuntas seluruh kasus kekerasan oleh kepolisian,” katanya.

“Mengevaluasi kinerja Kapolri Idham Azis perihal brutalitas aparat kepolisian dalam menangani aksi massa,” sambungnya.

Acuantoday.com, telah mencoba mengonfirmasi laporan dan desakan KontraS ini kepada Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono, tapi hingga saat berita ini disusun, belum didapati tanggapan. (rwo)

Comments

comments