Tok! Pemerintah Resmi Larang Kegiatan FPI

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam keterangan pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Rabu (30/12)./Foto: Tangkapan layar

Acuantoday.com, Jakarta-Pemerintah secara resmi melarang aktivitas organisasi massa Front Pembela Islam (FPI).

“Bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni 2019 secara dejure telah bubar sebagai ormas,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam keterangan pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Rabu (30/12) hari ini.

Sebagai organisasi, lanjut Mahfud, kegiatan FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan hingga bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping, provokasi.

Mahfud lebih lanjut mengatakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 Tahun 2013 tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI.

Alasannya, FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa.

Pelarangan kegiatan FPI, lanjutnya, dituangkan dalam keputusan bersama enam pejabat tinggi di kementerian dan lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informasi, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT.

Karena itu, tegas Mahfud, segala kegiatan organisasi yang mengatasnamakan FPI harus dianggap tidak ada dan aparat pemerintah pusat dan daerah harus menolak.

“Sebab legal standing-nya tidak ada terhitung hari ini,” tegas Mahfud.

Menanggapi ini, pihak FPI belum merespons. Acuantoday.com sudah berusaha menghubungi Sekretaris Bantuan Hukum FPI Yanuar Aziz, tapi belum dapat respons. (rwo)

Comments

comments