Tok! Omnibus Law RUU Cipta Kerja Disahkan Rapat Paripurna DPR

Rapat paripurna yang mengagendakan pengambilan keputusan tingkat II Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (5/10). Sebanyak tujuh fraksi di DPR menyetujui RUU Cipta Kerja, sedangkan dua fraksi lainnya yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai keadilan sejahtera (FPKS) menolak./Foto : Acuantoday.com

Acuantoday.com- Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyetujui dan mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) menjadi Undang-Undang.

Pengesahan diputuskan dalam rapat paripurna yang mengagendakan pengambilan keputusan tingkat II Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (5/10).

Rapat paripurna pengesahan RUU Cipta kerja dipimpin
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, setelah dibuka oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sebelum mendengar pandangan akhir fraksi, Wakil ketua DPR RI Azis Syamsuddin selaku pimpinan rapat paripurna membacakan kehadiran anggota DPR RI yang hadir.

Rapat dihadiri oleh 318 dari 575 anggota dewan atau lebih dari 55 persen legislator yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual. Dengan demikian, menurutnya jumlah anggota yang hadir tersebut telah memenuhi untuk pengambilan keputusan (kuorum) sebagaimana diatur dalam mekanisme dan Tata Tertib DPR RI.

Dalam pandangan akhir fraksi mayoritas fraksi menyetujui RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU. Sebanyak tujuh fraksi menerima dan menyetujui RUU Cipta Kerja yaitu Fraksi PDIP, F-Golkar, F-Gerindra, F-PKB, F-Nasdem, F-PAN, dan F-PPP. Sedang dua fraksi lainnya menolak pengesahan RUU Cipta Kerja, yaitu Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).

Setelah mendengarkan pandangan akhir fraksi, Azis Syamsuddin mengatakan berdasarkan pasal 164 Tata Tertib DPR RI yaitu bahwa pimpinan DPR dapat mengambil keputusan berdasarkan pemandangan akhir farksi di dalam forum rapat parupurna.

“Dengan demikian apakah Bisa disepakati?” tanya Azis Syamsuddin kepada peserta rapat paripurna. “Setuju..!!? seru anggota DPR RI. Azis pun mngetuk palu tanda persetujuan dari rapat paripurna DPR.

Sejurus kemudian, Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman mengajukan interupsi. Namun, interupsi ditolak Azis Syamsuddin karena menurutnya pimpinan telah memberikan kesempatan interupsi kepada semua peserta yang ahdir.

“Karena itu, saya selaku pimpinan yang diberi kewneangan mengatur jalannya lalu lintas rapat mempersilahkan kepada wakil pemerintah untuk menyatakan pandangan akhir pemerintah atas RUU Cipta Kerja,” kata Azis.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku wakil pemerintah kemudian menyatakan pandangan kahir pemerintah atas RUU Cipta Kerja. Atas nama pemerintah Menko Perekonomian menyatakan ucapan terima kasihnya atas persetujuan yang diberikan atas RUU Cipta Kerja.

Selain menko Perekonomian, sejumlah enteri terkit juga mendapingi antara Menkum HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PAN/RB Tjahjo Kumolo dan sejumlah menteri lainnya.

Namun, disela-sela pidato Menko Perekonomian tersebut, seluruh anggota DPR dari Fraksi Demokrat walk oout dari ruang sidang paripurna.

Seperti diketahui, DPR mempercepat Rapat Paripurna pengambilan keputusan terhadap RUU Ciptaker menjadi hari ini, Senin 5 Oktober 2020. Sebelumnya, pengambilan keputusan terhadap RUU Ciptaker dijadwalkan berlangsung pada Kamis 8 Oktober 2020.

Hal itu diketahui berdasarkan dokumen undangan Rapat Paripurna DPR, Senin 5 Oktober 2020. Berdasarkan undangan tersebut disebutkan bahwa pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU Ciptaker akan menjadi agenda keenam.(har)

Comments

comments