Tolak Pengesahan RUU Cipta Kerja, AHY Nilai Belum Prioritas

Acuantoday.com, Jakarta- Fraksi Partai Demokrat (FPD) bersama Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) berbeda pandangan dengan tujuh fraksi lain di DPR soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Kedua fraksi tersebut menolak pengesahan RUU Cipta kerja karena dinilai bukan prioritas untuk disahkan saat ini.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ada lima alasan mengapa partainya menolak seperti yang disampaikan dalam pemandangan mini fraksinya pada rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dan DPD RI, Sabtu malam (3/4/2020).

Pertama, menurut putra sulung Presiden RI keenam Susilo Bambang Yuhdoyono (SBY) itu, RUU Cipta Kerja tidak memiliki urgensi dan tidak berada dalam kepentingan memaksa di tengah krisis pandemi COVID-19 ini. Karena itu sedari awal, Partai Demokrat sudah meminta pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU ini.

“Prioritas utama negara harus berorientasi pada upaya menangani pandemi, khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan memulihkan ekonomi rakyat,” ucap Agus dikutip dari akun Twitter resmi miliknya @AgusYudhoyono, Minggu (4/10/2020).

Alasan kedua, katanya, perumusan RUU Cipta Kerja terlalu terburu-buru, sehingga terkesan tidak memikirkan apa dampaknya bagi masyarakat, utamanya pada saat krisis pandemi sekarang.

“Masyarakat sedang membutuhkan keberpihakan negara dan pemerintah dalam hadapi situasi pandemi saat ini,” ujarnya.

Kendati begitu, ia mengapresiasi usaha pemerintah untuk membentuk
aturan hukum demi menunjang roda ekonomi dan geliat investasi, Tapi RUU Ciptaker ini justru dinilai tidak mencerminkan keadilan bagi pelaku dunia usaha dan kelas pekerja.

“RUU Cipta Kerja berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita,” tegas AHY.

Alasan keempat, RUU Cipta Kerja justru menciderai semangat Pancasila, wabilkhusus semangat sila Keadilan Sosial dalam relasi kehidupan sesama yang setara, karena dianggap produk hukum itu lebih menguntugkan kelas kapitalis.

“RUU Cipta Kerja mengarahkan ke sistem ekonomi yang terlalu Kapitalistik dan neo-Liberalistik. Ekonomi yang bernafaskan Pancasila menghendaki pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” katanya.

Menurutnya, Negara seharusnya berkewajiban menghadirkan relasi pengusaha-pemerintah yang harmonis.

Kelima, ia menilai RUU Cipta Kerja cacat substansi dan prosedural, seiring kurang transparannya parlemen bersama pemerintah dalam setiap proses pembahasan poin krusial, yang semestinya melibatkan masyarakat, utamanya kelas pekerja.

“Tidak banyak elemen masyarakat, pekerja, dan civil society yang dilibatkan untuk menjaga ekosistem ekonomi serta keseimbangan antara pengusaha-pemerintah-pekerja,” urai AHY.

AHY menegaskan rakyat kecil merasakan betul dampak krisis pandemi virus corona. Sehingga merekalah yang harus didahulukan kepentingannya. “Harapan rakyat, perjuangan Demokrat,” katanya.(rwo/har)

Comments

comments