Tolak Revisi UU Pemilu, Gerindra Nilai akan Ganggu Stabilitas Demokrasi

Daftar partai poltiik (parpol) peserta Pemuilu 2019. Draf RUU Pemilu yang akan merevisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu salah satu materinya mensyaratkan Calon Presiden/Calon Wakil Presiden hingga Calon Kepala Daerah (Cakada) harus menjadi anggota parpol. (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta- Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid menilai Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang sedang dibahas di DPR RI berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi.

“Pergantian UU Pemilu setiap jelang pemilu juga sering dirasakan mengganggu stabilitas demokrasi yang sedang ditata dan dikembangkan,” kata Sodik Mudjahid kepada wartawan, Jumat (5/2).

Atas dasar itu, kata Mudjahid Fraksi Partai Gerindra menolak dilakukan revisi terhadap UU Pemilu. Keputusan Gerindra menolak revisi UU Pemilu ini sudah dibahas dan menjadi keputusan mutlak seluruh anggota fraksi.

“Sekjen Gerindra sudah menyampaikan sikap ini, Gerindra menolak revisi UU Pemilu. Artinya adalah hasil pembahasan DPP Gerindra dan hal ini akan menjadi pedoman semua kader partai termasuk yang berada di DPR,” ucapnya.

Menurut Mudjahid, revisi UU Pemilu yang sedang dibahas ini bukan perimbangan untuk beberapa periode ke depan, tetapi hanya untuk waktu dekat hingga berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi.

“Bukan atas dasar pertimbangan jangka panjang yang lebih prinsipil dan idealis, yaitu membangun demokrasi Pancasila di NKRI,” paparnya.

Dijelaskan Mudjahid, UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada masih representatif dan akomodatif dijadikan pedoman pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Saat ini, lanjut Mudjahid, lebih baik perhatian terkait Pemilu dan Pilkada difokuskan untuk perbaikan implementasi UU 7/2017 dan UU 10/2016.

“Perbaikan tersebut seperti data pemilih, kinerja KPU, Bawaslu, DKPP, pencegahan politik uang, penanganan sengketa, dan netralitas ASN,” jelasnya. (rht)

Comments

comments