Tolak SKB 3 Menteri, DPR RI Ingatkan Sumbar Bukan Daerah Khusus

Dokumentasi - Para siswi mengenakan seragam sekolah dengan jilbab dan rokok panjang hingga menutup mata kaki. (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta- Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI Nurhayati Monoarfa mengingatkan Walikota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) Genius Umar yang menolak penerapan SKB 3 Menteria terkait penggunaan pakaian seragam.

Menurut Nurhayati, Sumbar bukanlah daerah khusus hingga Walikota Pariaman menolak penerapan SKB 3 Menteri. Untuk itu, apa yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat harus diikuti oleh seluruh Pemerintah daerah.

“Karena Sumbar itu kan bukan daerah khusus, jadi harus mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. Jadi dia tidak punya kewenangan untuk menolak,” kata Nurhayati kepada wartawan, Selasa (16/2).

Dikatakan Anggota Komisi II DPR RI itu, penolakan SKB 3 Menteri oleh Pemerintah daerah bisa mendapat sanksi dari Pemerintah pusat, karena SKB 3 Menteri itu merupakan payung hukum bagi sekolah-sekolah negeri.

“Jadi nanti Pemerintah pusat bisa saja memberikan sanksi kepada Pemerintah daerahnya,” tegasnya.

“Yang penting tidak boleh dipaksakan kepada yang bukan beragama Islam” tegasnya.

Olehnya itu, lanjut Nurhayati, kepala daerah harusnya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat, termasuk penerapan SKB 3 Menteri terkait penggunaan seragam sekolah.

“Jadi ya memang kalau tanggapan kami seharusnya seorang kepala daerah tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat,” tutupnya.

Diketahui, Walikota Pariaman, Sumatera Barat Genius Umar mengatakan tak pernah ada kasus penolakan pemakaian seragam sekolah yang identik dengan agama Islam di kotanya. Dia menyatakan aturan berpakaian di sekolah yang telah ada di Pariaman tak akan diubah. (rht)

Comments

comments