TPD Harus Pahami Kode Etik Pemilu

Ilustrasi Sidang Majelis DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). DKPP meminta Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dapat memahami kode etik pemilu untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik. /Foto : Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Tim Pemeriksa Daerah (TPD) diminta memahami kode etik penyelenggara pemilu. Hal ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas proses pilkada serentak 2020 yang akan digelar 9 Desember mendatang.

“Dalam profesional itu ada 3 elemen, elemen yang pertama adalah sumber penghasilan, lalu elemen yang ke dua adalah pengetahuan keterampilan, elemen terakhir dari profesionalitas adalah kode etik,” kata Anggota DKPP  (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)  Didik Supriyanto dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (30/10).

Mantan Anggota Panwaslu (sekarang Bawaslu-red) ini menjelaskan Kode etik di dunia kepemiluan diciptakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Oleh karena itu kode etik itu harus dipahami dan dijaga demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Menurut Didik salah satu asas dalam kode etik penyelenggara pemilu adalah asas integritas. Asas tersebut sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

“Karena jika penyelenggara pemilu tidak menegakkan integritas maka hasil dari pemilu tidak otentik yang mana hasil dari penyelenggara tidak otentik maka masyarakat akan tidak percaya terhadap penyelenggara pemilu dan mengakibatkan demokrasi jadi rusak,” ucap dia.

Didik menjelaskan semua profesi memiliki kode etik karena siapa pun yang memiliki pengetahuan dan keterampilan cenderung memonopoli sebuah kebijakan. Karenanya, lanjut dia setiap profesi menciptakan kode etik-nya masing-masing untuk menghindari kecenderungan tersebut.

“Dan kita (DKPP dan TPD), jika kita ingin melihat kode etik yang bagus, kita dapat melihat dari profesi dokter karena profesi dokter sudah ada lama bahkan mungkin dari zaman Aristoteles,” kata Didik.

Anggota DKPP lainnya Teguh Prasetyo berpendapat, hal utama dalam etika adalah kejujuran. Kejujuran ini dinilai menjadi penting dan ini pun diimplementasikan dalam sidang DKPP.

“Pihak Teradu dalam sidang DKPP tidak boleh didampingi lawyer, karena ia seharusnya mampu menjelaskan tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dituduhkan kepadanya,” ujar Teguh.

Selain itu, ia juga menerangkan bahwa DKPP sangat concern terhadap kemandirian penyelenggara pemilu. Hal ini menurut dia sangat penting karena penyelenggara harus bebas dari intervensi semua pihak.(har)

Comments

comments