Transmigrasi Telah Hasilkan 2 Provinsi dan 104 Kabupaten Baru

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi (Masker Putih)./Foto : Humas Kemenstrans

Acuantoday.com, Jakarta- Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan, program transmigrasi yang digagas oleh Presiden Soeharto (Orde Baru) mampu melahirkan dua Provinsi dan 104 Kabupaten baru selama ini.

Meski membawa kebaikan dalam kesetaraan pembangunan nasional, namun tidak sedikit masalah pertahanan yang sering dihadapi oleh masyarakat transmigrasi. Untuk itu, rapat koordinasi sangat dibutuhkan untuk penyelesaian persoalan pertanahan di sektor transmigrasi.

“Selama ini program transmigrasi telah berhasil membentuk dua provinsi baru, 104 Kabupaten baru dan 386 kecamatan baru serta 1.336 desa definitif baru,” kata Budi Arie kepada wartawan, Jumat (16/10).

Oleh karena itu, ia berharap hasil rapat koordinasi ini dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak untuk mendukung percepatan penyelesaian pertahanan transmigrasi.

Dijelaskan Budi, dalam perjalanan masih banyak ditemukan masalah dan kendala yang harus diselesaikan. Adakalanya terjadi ketimpangan yang menjadi beban tersendiri untuk diselesaikan.

“Salah satu permasalahannya adalah tanah atau lahan pemukiman di lokasi transmigrasi,” tegas Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) ini.

Saat ini, kata Budi Arie, masalah pertanahan menjadi tantangan besar bagi pemukiman transmigrasi atau eks lokasi transmigrasi. Eks pemukiman transmigrasi yang menjadi bagian desa definitif banyak meninggalkan persoalan di sektor agraria, seperti belum terbitnya sertifikat hak milik (SHM), sengketa dengan masyarakat lokal, sengketa dengan perusahaan, tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan, masalah tapal batas atau hak ulayat dan sebagainya.

“Banyak sekali masalah yang dihadapi oleh transmigrasi yang dilaporkan ke Presiden maupun ke Kementerian/Lembaga dan DPR baik yang disampaikan secara formal dan informal yang ingin segera diselesaikan,” ucap Budi Arie.

Budi Arie berharap peserta rapat koordinasi bisa memahami kebutuhan masyarakat akan pentingnya penyelesaian lahan mereka karena pada dasarnya para transmigrasi itu ingin meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup.

“Seperti yang tertuang dalam UU Nomor 2 tahun 2009 tentang Transmigrasi,” harapnya.

Ditegaskan Budi Arie, hasil rapat koordinasi ini menghasilkan aksi nyata untuk mengeksekusi penyelesaian permasalahan pertanahan yang dihadapi masyarakat transmigran. (rht)

Comments

comments