Tren Partisipasi Pemilih Menurun, MPR Berharap Cakada Terpilih Tetap Berkualitas

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid dalam diskusi 4 Pilar bertema "Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Pilkada 2020 Demi Selamatkan Demokrasi" di Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (23/11).(Foto : Rahmat/Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Jakarta- Pandemi COVID-19 telah membuat tren pertisipasi pemilih Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang menurun.

Tren tersebut bisa dilihat dari tidak adanya kampanye rapat umum atau kampanye akbar yang biasanya calon kepala daerah melakukan pengerahan massa.

Penegasan disampaikan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid dalam diskusi 4 Pilar bertema “Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Pilkada 2020 Demi Selamatkan Demokrasi” di Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (23/11).

Selain Jazilul, hadir pembicara lainnya anggota Bawaslu RI Mochamamd Afifuddin, dan Peneliti Perludem Nurul Amalia.

“Protokol COVID itu menghambat pelaksanaan Pilkada, karena udah pasti gak leluasa, calon gak leluasa, mestinya kita menggunakan kampanye akbar, sekarang tidak bisa kampanye,” kata Jazilul.

Menurut Jazilul, para calon kepala daerah yang saat ini akan bertarung pada 9 Desember nanti memiliki tantangan yang sama ke depan, yakni menghadapi pandemi Covid-19.

“Jadi pemimpin yang lahir di era COVID-19, dia akan mendapat tantangan, ya COVID itu sendiri untuk memperbaiki daerahnya, untuk menaikan grade pertumbuhan daerahnya, dan pertama yang dihadapinya adalah COVID itu sendiri,” jelasnya.

Selain itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap, hasil Pilkada 2020 ini mampu menghasilkan kepala daerah yang berkualitas, meski partisipasi masyarakat dalam Pemilu akan mengalami penurunan.

“Jadi kalau besok ke TPS masker gak ada, kalau partisipasi rendah, nah paling penting hasil dari 270 Pilkada ini nanti akan menghasilkan pemimpin berkualitas apa nggak,” ucapnya.

Untuk itu, politisi yang akrab disapa Gus Jazil ni meminta masyarakat ikut mendukung sukseskan Pilkada, untuk melangsungkan regenerasi dan sirkulasi kepemimpinan di daerah.

“Menggunakan patokan UU Pilkada pasti akan lahir pemimpin yang sesuai dengan prosedur dan punya legalitas,” tegasnya.

Anggota Bawaslu RI Afifuddin juga mengakui jika banyak pelanggaran dalam proses kampanye pilkada sekarang ini, terlebih masyarakat menganggap kampanye tatap muka masih menjadi primadona. Ribuan surat peringatan sudah disampaikan sampai pembubaran kampanye, namun kata dia, Bawaslu tak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi. “Bawaslu hanya bisa memperingatkan. Tapi, jika ada kerumunan tak terkait pilkada, itu urusannya satpol PP dan aparat kepolisian,” tambahnya.

Sementara itu, Peneliti dari Perludem, Nurul Amalia mengatakan menjelang 17 hari pilkada ini politik uang atau money politics meningkat di tengah melemahnya ekonomi, banyak pelanggaran netralitas ASN oleh Sekda setempat, intimidasi, iklan di media sosial di luar kontrol, rekrutmen KPPS yang kurang, kurangnya akses informasi bagi pemilih sehingga 43 persen pemilih tidak tahu jejak rekam calon, dan masih adanya keraguan masyarakat datang ke TPS.

“Kami merekomendasikan komitmen partai, KPU, dan Bawaslu untuk patuh pada protokol kesehatan, kampanye sesuai peraturan yang berlaku. Sebab, pilkada di era pandemi ini bukan saja menjadi tanggungjawab penyelenggara, tapi juga masyarakat pemilih,” tegas Nurul. (rht)

Comments

comments