UI Kritisi Aturan Tatap Muka Masih Boleh Saat Kampanye

Seorang pemilih sedang menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) pencegahan virus corona (COVID-19) Pilkada Serentak 2020 ditengarai membuat partisipasi rakyat untuk ikut pilkada menjadi rendah./Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta―Aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbaru  yang membolehkan kampanye pemilihan serentak lanjutan dapat dilaksanakan dengan tatap muka mendapat kritikan sejumlah kalangan.

Salah satunya dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI). 

“Disayangkan, karena di dalam regulasi itu masih dibuka ruang untuk partai politik maupun peserta pemilu mengumpulkan massa walaupun ada catatan soal protokol kesehatan,” ujar Hurriyah dalam sebuah diskusi daring di Jakarta, Kamis (25/9).

Diketahui, pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2020, masih membuka ruang adanya pertemuan terbatas dan tatap muka, serta dialog pada tahapan kampanye di Pilkada Serentak 2020. Aturan tersebut tertuang pada Pasal 57 Huruf a dan b.

Adapun pada Pasal 58 Ayat 2, disebutkan bahwa terkait pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan sejumlah ketentuan, yakni digelar di dalam ruangan atau gedung, peserta yang hadir dibatasi paling banyak 50 orang dengan menjaga jarak paling kurang satu meter.

Berikutnya, wajib menggunakan alat pelindung diri, tersedia sarana sanitasi yang memadai, dan diwajibkan mematuhi ketentuan penanganan COVID-19 yang ditetapkan pemerintah daerah atau gugus tugas percepatan penanganan COVID-19.

Menurut Hurriyah, ketentuan memperbolehkan pertemuan tatap muka pada PKPU menjadi multitafsir, karena peserta pemilu bisa memiliki berbagai alasan untuk melakukan pertemuan tatap muka dengan pemilih.

“Peserta pemilu bisa dengan mudah saja menginterpretasikan, misalnya kami tidak bisa melakukan pertemuan lewat daring tapi harus tatap muka dengan alasan geografis atau masyarakatnya, dan lain sebagainya,” kata dia.

Hurriyah juga menilai KPU terlalu normatif dalam membuat peraturan, seolah-olah peserta pemilu maupun pemilih telah patuh sepenuhnya terhadap protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditetapkan pemerintah.

Padahal pada kenyataannya, kata dia, banyak sekali peserta pemilu maupun pemilih yang melakukan pelanggaran.

“Lihat saja faktanya waktu tahapan pendaftaran saja, sudah banyak sekali terjadi pelanggaran protokol kesehatan,” ujar Huriyyah. (adi)

Comments

comments