Up Date: 3.862 Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Ditangkap

Aksi massa penolakan UU Ciptaker di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Massa membakar properti milik negara. Foto: Rohman Wibowo/Acuantoday.com

Acuantoday.com, Jakarta- Polri mengklaim hingga, Jumat (9/10) sudah menangkap total 3.862 demonstran yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berunjuk rasa sejak tanggal 6, 7 dan 8 Oktober 2020.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, aparat yang mengamankan ribuan demonstran, telah mengikuti standar operasional prosedur.

“Saat pengamanan demo, polisi sudah berkali-kali mengamankan sesuai SOP. Polisi tidak hanya dilengkapi senjata api. Kedua, kami juga di dalam kegiatan melakukan negosiasi dalam berunjuk rasa agar kegiatan aspirasinya disampaikan,” ujar Argo di Bareskrim Polri, Jumat (9/10).

Tak hanya itu, sambung Argo, personel kepolisian, juga dalam posisi bertahan dan dengan berbagai metode, bahkan Polri mengimbau pengunjuk rasa agar tak terprovokasi.

“Anggota polisi walaupun dilempari tetap diam saja. Tetap bertahan, persuasif. Bahkan beberapa anggota yang luka karena dilempar. Tapi tetap kami imbau, ternyata malah tambah anarkis,” tuturnya.

Menurut SOP, kata Argo, tentu kalau massa sudah anarkis, tetap ada aturan yang dilakukan oleh pihak kepolisian baik itu himbauan menggunakan toa hingga upaya terakhir dengan melemparkan gas air mata.

Berikut catatan kepolisian soal penangkapan demonstran di berbagai daerah:

-Buruh meliputi 419 orang di wilayah Polda Metro Jaya, Sumatera Utara.

-Kelompok Anarko, meliputi 796 orang di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Metro Jaya, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat.

-Mahasiswa meliputi 443 orang di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan, Metro Jaya, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Papua Barat, Kalimantan Tengah.

-Pelajar meliputi 1.548 orang di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan, Metro Jaya, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah.

-Pengangguran meliputi 55 orang di wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara.

-Masyarakat umum meliputi 601 orang di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Metro Jaya.(rwo)

Comments

comments