Upah Buruh 2021 Tidak Naik, DPR Minta Menaker Cabut Keputusannya

Sejumlah buruh berjalan keluar dari pabrik di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/6/2020). Kementerian Ketenagakerjaan meminta para pengusaha merekrut kembali pekerja atau buruh yang terkena PHK dan dirumahkan akibat pandemi COVID-19 dengan harapan dapat mengurangi angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja baru../Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta―Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, yang tidak menaikkan upah minimum 2021 dinilai tidak tepat.

Alasannya, tidak semua sektor mengalami kesulitan selama pandemi Covid-19. Sebagian sektor malah mendapat keuntungan lebih banyak.

“Sektor bisnis makanan dan minuman, penjualan kebutuhan pokok, sektor kesehatan, usaha jasa pendidikan dan pelatihan, bisnis digital, serta agrobisnis, dapat dikatakan tetap eksis selama pandemi,” kata Anggota DPR RI Lucy Kurniasari lewat keterangan persnya, Kamis (29/10).

Menurut Lucy, Menaker Ida baiknya memilah-milah jenis usaha yang terdampak dan tidak terdampak Covid-19, dari pemilahan ini baru ditentukan perusahaan jenis usaha mana saja yang gajinya tetap, dan mana yang dinaikkan.

“Jadi, keputusan Menaker berlaku secara proporsional. Dalam hal ini saya sependapat dengan keinginan serikat buruh,” ujarnya.

Untuk itu, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat itu berharap Menaker mencabut Surat Edaran tersebut dan menggantinya dengan keputusan yang lebih proporsional.

Keputusan ini juga bisa diserahkan kepada setiap Gubernur, dengan memperhatikan pemetaan perusahaan berdasarkan jenis usaha yang terdampak, dan tidak terdampak pandemi Covid-19.

“Menyerahkan kepada Gubernur akan lebih realistis, mengingat kadar dampak pandemi Covid-19 di setiap provinsi berbeda, termasuk juga jenis usahanya,” harapnya.

Dengan cara itu, tegas dia, prinsip keadilan lebih terpenuhi, baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja (rht)

Comments

comments