UU Cipta Kerja Berdampak pada 1.203 Pasal dan 79 UU Terkait

Ilustrasi - Omnibus Law RUU Cipta Kerja. /Foto : Antara

Acuantoday,com, Jakarta- Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas memaparkan hasil pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah disetujui dan disahkan di dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10).

Dalam laporannya di rapat paripurna, ia memaparkan secara rinci RUU Cipta Kerja yang berdampak pada sejumlah pasal dan Undang-Undang terkait ke dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Omnibus Law merupakan peraturan hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Dengan kata lain, Omnibus Law dapat diartikan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum.

RUU Cipta Kerja hanyalah salah satu dari empat Omnibus Law yang diusulkan pemerintah kepada DPR.
Tiga Omnibus Law yang juga masuk dalam Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 adalah RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Supratman menjelaskan dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan sebanyak 64 kali pertemuan, 2 kali rapat kerja dan 56 kali rapat panja. RUU disusun dengan menggunakan metode Omnibus Law yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal.

“RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang disusun dengan menggunakan metode Omnibus Law yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal, berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 undang-undang terkait. Dan terbagi dalam 7.197 daftar inventarisasi masalah,” urai Supratman dalam rapat paripurna.

Pembahasan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dimulai dari tanggal 20 April sampai dengan 3 Oktober 2020. Selanjutnya terdapat 7 undang-undang dari RUU tersebut yang dikeluarkan dari klaster RUU Cipta Kerja.

“Terdapat 7 undang-undang dari rancangan undang-undang Cipta kerja, yang pertama UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers,” ungkap Supratman.

Kedua yaitu UU nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, ketiga UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Keempat yaitu UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selanjutnya kelima, UU nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan UU nomor 4 tahun 2019 tentang Kebidanan.

“Terakhir UU nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian,” papar kata Supratman.

Selanjutnya terdapat 4 undang-undang yang ditambahkan dalam RUU tersebut. Yaotu UU nomor 6/1983 tentang KUP, UU nomor 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Barang Mewah jo UU nomor 42 tahun 2009.

Juga Undang-undang nomor 18 tahun 2007 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.(har)

Comments

comments