UU Pilkada Belum Jawab Persoalan, Perppu Harus Jadi Solusinya

Ilustrasi- Pengerahan massa pilkada. Kampanye pengerahan masa yang mengundang orang berkerumuamn potensial menjadi klaster penularan virus corona (COVID-19) /Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Pemerintah tampaknya masih setengah hati menerbitkan peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) berisi penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di pilkada serentak 2020.

Alih-alih, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) malah mendorong KPU merevisi Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 dengan dibuat lebih rinci lagi terutama pencegahan kerumunan massa dalam tiap tahapan pilkada serentak 2020.

Ketua Perkumpulan untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa menilai sikap Mendagri ambigu dan tidak peka memahami persoalan yang dihadapi. Langkah perppu ditegaskan Khoirunnisa sudah benar. Karena kekuatan hukum UU Pilkada belum menjawab persoalan yang dihadapi hari ini.

“Jadi UU Nomor 6/2020 itu belum menjawab persoalan, sehingga kalau KPU bikin PKPU, ya… nggak bisa terlalu progresif,” kata Khoirunnisa Acuantoday.com di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Ia mencontoh, keinginan pemerintah dan KPU yang melarang kerumuman dalam tahapan pilkada terutama saat kampanye. Pemerintah kemudian mendorong agar pasangan calon cakada mengefektifkan kampanye melalui daring, radio bahkan menggunakan jaringan televisi baik swasta maupun televisi publik milik pemerintah.

Karena UU Pilkada belum ‘mengunci’ soal larangan berkerumun, maka KPU pun tidak bisa keluar dari pakem yang telah digariskan UU Pilkada saat ini.

“Karena UU-nya kan masih UU di situasi normal. Misal kemarin ramai soal konser, kampanye rapat umum, pengerahan massa banyak. Itu masih memungkinkan secara UU. Jadi kalau KPU mau merevisi PKPU nya, hanya bisa membatasi jumlahnya saja,” ujarnya.

Dengan demikian, revisi PKPU tidak bisa melarang atau menghilangkn ‘pasal berkerumun’ pilkada seperti konser musik, bazar atau jalan santai.
“Itu semua masih memungkinkan secara UU, KPU hanya bisa membatasi jumlahnya saja. Kalau menghilangkan nggak bisa,” tegas Khoirunnisa.

Ia juga menyarankan apabila perppu benar-benar didorong, maka bukan hanya mengatur soal penegakan protokol kesehatan COVID-19 saja tapi teknis operasionalnya.

Misal waktu pencoblosan di TPS yang dibuka mulai jam 7.00 pagi hingga jam 13.00 waktu setempat. Lalu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi persoalan karena durasi waktu yang terlalu pendek itu, maka pemerintah ingin memperpanjang waktu pelaksanaan pencoblosan.

“Biar nggak rame di TPS, kan mesti lewat Perppu. Misal pencoblosan di TPS diperpanjang dari jam 7.00 sampai jam 4 sore (pukul 16.00). Atau ada opsi lain, orang boleh ga dateng ke TPS, bisa pakai surat pos, hinggga pakai kotak surat suara keliling,” katanya.

Pendapat berbeda dilontarkan oleh Aditya Perdana. Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) ini berpendapat kendali ada di KPU. Sebab, KPU tinggal merivisi saja PKPU yang ada untuk merespons gelaran pilkada di masa pandemi.

Ia merujuk pada pasal 122 A ayat 3 dalam UU 6/2020 tadi, yang berbunyi “Ketetuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam peraturan KPU.”

“Jadi, sekarang bolanya ada di PKPU. Lakukan perubahan dan revisi terhadap PKPU. Jadi, masukan dan aspirasi dari publik, termasuk soal pelarangan pertemuan terbuka seperti konser ya sudah dihilangkan saja,” kata Aditya kepada wartawan Acuantoday.com, Senin.

Artinya, menurut dia ada kesempatan untuk KPU mendesain ulang atau memodifikasi teknis pemilihan seperti cara kampanye. Ruang pertemuan online yang kemudian untuk ruang berdebat paslon mestinya cara itu yang dipakai ketimbang harus dilakukan secara fisik.(rwo/har)

Comments

comments