Walhi Tolak Undangan Bahas Omnibus, DPR Bilang Begini

Ilustrasi- UU Ciptaker./Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta―Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) menolak undangan DPR menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja.

“Saya sewaktu jadi pimpinan Komisi IV tidak pernah memperhitungkan LSM seperti Walhi. Saya berprinsip, DPR sebagai lembaga negara melaksanakan tugasnya, sudah diatur sesuai mekanisme dan amanat Konstitusi dan UU,” kata Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, mengomentari sikap Walhi tersebut.

Firman bahkan mempertanyakan urgensinya Walhi diundang dalam RDPU. Apalagi, UU Cipta Kerja sudah diundangkan dan sudah ditandatangani Presiden yang konsekuensinya setiap warga negara harus melaksanakan UU tersebut.

Politikus Golkar ini menuturkan, kemungkinan tujuan Komisi IV mengundang kehadiran Walhi untuk di dengar masukannya, daripada teriak-teriak diluar sistem. Namun, saat Pembahasan RUU Cipta kerja Walhi sempat diundang untuk memberikan masukan, tetapi tidak mau hadiri undangan tersebut.

“Mohon maaf ya, kan tidak ada keharusan untuk memasukan setiap usulan kalau tidak sejalan dengan maksud dan tujuan UU itu sendiri,” ucapnya.

Anggota Baleg DPR ini melanjutkan, saat ini sarannya hanya bisa diterima kalau objektif, dan sejalan dengan maksud dan tujuan RUU yang sedang dibahas. Walhi, kata Firman, tidak bisa memaksakan kehendaknya.

“LSM bisa diminta untuk memberikan masukan, tetapi tidak serta merta masukannya semua bisa diakomodir, karena UU dibuat untuk kepentingan bangsa dan negara demi melindungi semua kepentingan warga negara, dan kepentingan lebih besar bagi bangsa dan negara, kami tidak pernah tahu Walhi bekerja untuk siapa,” tegasnya.

Fiman meminta kepada Komisi IV DPR, baik pimpinan maupun anggotanya agar tidak perlu mengundang Walhi lagi untuk RDPU, karena tidak ada manfaat juga.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, menegaskan penolakan Walhi menghadiri undangan tersebut sebagai sikap menolak UU Ciptaker.

“Kami menilai bahwa produk regulasi ini inkonstitusional, dan kami menolak terlibat dan dijadikan justifikasi, baik langsung maupun tidak langsung dalam proses-proses tersebut,” kata Nur dalam keterangan tertulis. (rht)

Comments

comments