Wapres: Digitalisasi Pelayanan Publik, ASN Harus Ubah Pola Pikir

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan arahan pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 yang diselenggarakan secara daring dari Jakarta, Kamis (17/12)/Foto:Antara/ Asdep KIP Setwapres

Acuantoday.com, Jakarta –  Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan, di tengah upaya transformasi digital, aparatur sipil negara (ASN) haruis  mengubah pola pikir atau mindset dalam menjalankan tugasnya.

“Transformasi digital dalam pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan mindset,” kata Wapres saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara daring, Kamis (17/12).

Perubahan pola pikir tersebut, menurut Wapres,  juga harus diikuti dengan perubahan perilaku transparan dan akuntabel.

“Hal ini sangat diperlukan tidak hanya sekedar mengubah layanan menjadi online, atau dengan menggunakan aplikasi digital, akan tetapi juga harus diikuti dengan perubahan perilaku,” kata Wapres, seperti dikutip Antara.

Digitalisasi juga mencakup integrasi pelayanan publik di seluruh area layanan, sehingga hal itu dapat memberikan nilai tambah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan, katanya.

Ma’ruf Amin juga mengatakan, Pemerintah  berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dengan menganggarkan sebesar Rp30,5 triliun untuk program-program tersebut.

“Salah satunya adalah untuk pembangunan akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia. Sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital di Indonesia,” ujarnya..

Wapres juga menekankan empat hal yang harus mendapat perhatian dalam upaya percepatan transformasi digital pemerintahan.

Empat fokus tersebut ialah percepatan penyelesaian regulasi, pedoman dan standar teknis implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE); penyelesaian pembangunan infrastruktur digital dan percepatan integrasi sistem aplikasi pemerintahan (e-goverment) terpadu secara nasional; penyederhanaan struktur bisnis K/L dan pemerintah daerah; serta peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN.

“Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN diperlukan, utamanya dalam literasi digital, untuk mewujudkan transformasi digital birokrasi menuju birokrasi kelas dunia,” ujarnya. (Rudi)

 

Comments

comments