Wapres Ingin Indonesia Tak Cuma Jadi Konsumen Produk Halal

Logo Halal./Foto: Freepik

Acuantoday.com, Jakarta―Wakil Presiden Ma’ruf Amin minta Indonesia tidak hanya menjadi konsumen produk halal dunia, sebaliknya, harus bisa memanfaatkan potensi di sektor ini yang sangat besar, tapi masih sangat minim dimanfaatkan secara optimal.

“Kita harus dapat memanfaatkan potensi halal dunia ini dengan meningkatkan ekspor kita yang saat ini baru berkisar 3,8 persen dari total pasar halal dunia,” ucap Ma’ruf Amin dalam peluncuran program digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal bagi UMKM secara virtual di Jakarta, Selasa (20/10).

Dikatakan Wapres, Indonesia merupakan bagian dari rantai halal global, karena masih menjadi konsumen produk halal yang pada 2018, sudah membelanjakan sekitar 214 miliar dolar AS untuk produk makanan dan minuman halal.

Jumlah itu, imbuh Wapres, mencapai 10 persen dari pangsa produk halal dunia dan merupakan konsumen terbesar dibandingkan negara dengan mayoritas Muslim lainnya.

Padahal, lanjut Ma’ruf Amin, pasar global memiliki potensi besar yang pada 2017 produk halal dunia mencapai 2,1 triliun dolar AS dan ia meyakini akan kembang menjadi 3 triliun dolar AS pada 2023.

Untuk itu, lanjut Wapres, pemerintah mendorong usaha mikro kecil (UMK) di Tanah Air menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat.

“Kita juga ingin menjadikan industri halal Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri serta sekaligus menjadi pemain global,” katanya.

Menurut dia, upaya itu dilakukan melalui kebijakan seperti penyederhanaan dan percepatan proses perizinan dan fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi UMKM.

Pemerintah, lanjut Wapres, juga memfasilitasi UMKM agar mampu memanfaatkan platform digital untuk pemasaran sehingga dapat mengakselerasi dukungan pemerintah yang sudah ada seperti melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Dalam program PEN, pemerintah membantu UMKM dengan subsidi bunga, penjaminan kredit, penempatan dana di bank umum untuk restrukturisasi kredit, bantuan produktif hingga kredit usaha rakyat (KUR) dan non-KUR.

“Juga dengan rencana UU Cipta Kerja yang disahkan DPR 5 Oktober lalu, pemerintah juga memberikan pemihakan besar untuk kemudahan perlindungan, pemberdayaan koperasi dan UMKM,” imbuh Ma’ruf Amin. (ahm)

Comments

comments