Wapres Minta Birokrasi Perbaiki Kualitas Layanan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan sambutan pada acara Penganugerahan Zona Integritas Tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual dari Jakarta, Senin (21/12)/Foto: Asdep KIP Setwapres

Acuantoday.com, Jakarta – Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, meminta seluruh birokrasi memperbaiki kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Wapres juga meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi dalam menjawab tuntutan masyarakat.

“Lakukan inovasi terbaik dan cara kerja baru untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis,” katanya. ,” kata Wapres dalam acara Penganugerahan Zona Integritas secara virtual dari Jakarta, Senin (20/12).

Di tengah perkembangan teknologi dan era revolusi industri 4.0, kata Wapres, masyarakat menuntut kecepatan, ketepatan dan kualitas dalam mengakses layanan publik dari pemerintah.

“Kepercayaan publik hanya bisa diperoleh dari kerja keras dan fokus untuk menghasilkan suatu kepuasan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat,” katanya.

Wapres juga meminta kepada seluruh aparatur sipil negara untuk terus mewujudkan zona integritas dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta memelihara lingkungan birokrasi bersih dan melayani.

“Saya minta kepada seluruh ASN di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk tidak lelah-lelahnya mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani,” ujarnya.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diberikan setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kepada unit kerja yang bisa memberikan pelayanan prima dan berintegritas kepada masyarakat.

Predikat WBK diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam menerapkan program reformasi birokrasi di area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan serta penguatan akuntabilitas kinerja.

Sementara predikat WBBM diberikan kepada unit kerja yang mampu mengimplementasikan program reformasi birokrasi di enam area tersebut, serta bisa menerapkan pencegahan KKN di lingkungan K/L dan pemda. (Ita/Antara)

Comments

comments