Wapres : Pemda Harus Terbuka Soal Penanganan COVID-19

Wakil Presiden Ma'ruf Amin/Foto:Antata

Acuantoday.com, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan, masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan COVID-19 yang dilakukan Pemerintah.

Karenanya, sebagai perpanjangan tangan pusat, Pemerintah Daerah harus menyampaikan informasi kepada masyarakat mulai dari sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan hingga penanganan kasus COVID-19.

“Peran pemerintah daerah, sebagai ujung tombak, sangat esensial untuk memastikan agar hak atas informasi bagi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” kata Ma’ruf Amin pada Peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia yang diselenggarakan secara virtual dari Jakarta, Senin.

Untuk Pemda yang telah memiliki komisi informasi, Wapres berharap pelayanan publik diberikan secara optimal. Sementara bagi daerah yang belum memiliki komisi informasi, Wapres meminta pembentukannya segera dilakukan.

“Keberadaan komisi informasi bernilai strategis karena menjadi bukti pemenuhan komitmen pemerintah dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik,” ujarnya.

Guna menjawab tantangan keterbukaan informasi publik di masa pandemik, Ma’ruf mendorong adanya penguatan kelembagaan publik untuk terus menyediakan informasi akurat, transparan dan akuntabel dalam setiap program.

“Amanat UU Keterbukaan Informasi Publik harus dilaksanakan dengan baik,”

Ma’ruf juga meminta seluruh birokrasi dan komisi informasi di daerah untuk memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi digital dan media baru.

“Seluruh badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus mampu menyajikan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel,” tutur-nya. (Yani/Antara)

 

Comments

comments