Waspada Calo PPPK 2021

Ilustrasi PPPK 2021. (Foto : Kemnpan RB)

Acuantoday.com, Jakarta- Seleksi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2021 segera dimulai.

“Praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme melalui calo dan modus lainnya yang dapat merusak hak-hak peserta seleksi harus dapat dihindari”, ujar Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin melalui keterangan tertulisnya Senin (15/3/2021).

Penegasan disampaikan Sultan Najamudin terkait akan dimulainya PPPK tahun 2021, terutama kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) agar dapat membangun sistem penyeleksian yang mengandung semangat nilai transparan, adil, bersih, dan demokratis.

Perekrutan PPPK di Kemendibud menjadi perhatian utama Sultan mengingat program pemerintah ini merupakan program yang dinilai dapat memenuhi harapan yang dinantikan sejak lama oleh para tenaga pendidik (guru) honor selama ini.

“Jadi upaya-upaya dari pihak manapun yang berpotensi akan mereduksi semangat ini harus dapat diantisipasi,” kata Sultan.

Menurut Senator dari daerah pemilihan Bengkulu ini, perekrutan PPPK menjadi titik balik bagi masa depan kehidupan para pejuang pendidikan di Indonesia.
“Maka jadikan ini sebagai momentum kompetisi untuk mengukur kompetensi, kapasitas serta integritas tenaga pendidik yang telah mengabdi puluhan tahun dengan kesejahteraan yang masih relatif rendah,” ujarnya.

Sultan mengungkapkan praktik percaloan ini masih terjadi karena banyak faktor, antara lain budaya KKN yang telah mengakar diseluruh sendi kehidupan negara secara lama dan menjadi tradisi, sehingga akhirnya membentuk paradigma didalam kepala masyarakat tentang apapun yang dilakukan pemerintah pasti mengandung sikap hipokrasi.

Tradisi tersebut, menurutnya telah menanamkan dogma kepada masyarakat (kecil) bahwa siapapun yang tidak memiliki akses kekuasaan serta kapital tidak akan mungkin dapat menjadi ASN, pegawai BUMN, naik jabatan atau sejenisnya yang lain.

“Ada stigma negatif dari rakyat kepada pemerintah yang terjadi. Dan cara pandang ini sulit sekali dihilangkan,” tegasnya.

Maka, bagi oknum yang tidak bertanggung jawab, peluang tersebut dijadikan celah untuk dapat mengeksploitasi serta memanfaatkan orang yang berkepentingan didalamnya.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras pemerintah dalam menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat dengan cara mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dari setiap pelaksanaan kegiatan pelayanan publik.

Menurut mantan wakil Gubernur Bengkulu ini, menjawab kepercayaan publik penting melalui konsistensi pemerintah dalam mematuhi aturan baku, hukum, regulasi, petunjuk dan prosedur kenegaraan. Agar masyarakat dapat menilai bahwa pemerintah berkomitmen menjalankan mandatnya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Untuk diketahui, Pemerintah pusat telah menetapkan kebutuhan CPNS dan PPPK sebanyak 1,3 juta untuk penerimaan CPNS Tahun 2021. Di mana 1.000.000 di antaranya untuk formasi PPPK guru.

Namun tidak semua instansi mengusulkan kebutuhannya secara maksimal. Diperkirakan lowongan yang akan dibuka pada seleksi kali ini hanya akan berkisar di angka 700.000 saja.

Salah satunya adalah untuk formasi jabatan PPPK guru yang hanya masuk sekitar 500 ribu usulan kebutuhan dari pemerintah daerah.(rht)

Comments

comments