YLBHI Tuding Data Demonstran Hilang Ditutupi, Polisi: Kami Terbuka

Patroli Polda Metro Jaya mengamankan puluhan pendemo UU Ciptaker. Mereka diduga kelompok anarko. Foto: Dok. Dirlantas Polda Metro Jaya.

Acuantoday.com, Jakarta- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak pihak Polda Metro Jaya untuk membuka data penangkapan demonstran penolakan UU Cipta Kerja. Selain itu, kepolisian diminta untuk tidak menghalangi akses bagi kuasa hukum dalam mendampingi massa aksi, yang belum dibebaskan.

“Sejak aparat kepolisian melakukan tindakan represif, menangkap dan menahan seribuan lebih massa aksi #MosiTidakPercaya, tim kuasa masih dihalang-halangi memberikan bantuan hukum dan kesulitan mendapatkan data pasti berapa jumlah keseluruhan massa yang ditangkap polisi,” kata Ketua Bidang Advokat YLBHI, Muhammad Isnur dalam keterangan tertulis yang diterima Acuantoday.com, Minggu (11/10).

Menurut Isnur, sikap kooperatif kepolisian dalam membuka data diperlukan, seiring banyaknya massa aksi yang sampai sekarang dilaporkan hilang dan belum diketahui keberadaannya.

Terkait, penilaian upaya penghalangan pendampingan hukum oleh kepolisian, Isnur menegaskan, hal itu bertabrakan dengan prinsip-prinsip fair trial sebagaimana yang ada dalam konstitusi KUHAP dan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol) atau UU 12/2015.

“Bahwa setiap orang sama kedudukannya di mata hukum dan memiliki hak pendampingan oleh kuasa hukum saat diperiksa,” ujar Isnur.

Tak hanya itu, Isnur menambahkan, tindakan kepolisian juga melanggar prinsip dasar PBB tentang peran pengacara angka 8 yang menyatakan bahwa orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara berhak dikunjungi, berkomunikasi, dan konsultasi dengan pengacara tanpa penundaan.

“Bahkan kepolisian melanggar peraturannya sendirim yaitu Pasal 27 ayat 2 huruf 0 Perkab No 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI, yang menyatakan petugas dilarang menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi atau tersangka yang diperiksa,” terang Isnur.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, menuturkan pihaknya tidak menutup-nutupi proses pemeriksaan para demonstran yang ditangkap, termasuk data siapa saja yang dibawa ke kantor polisi “Loh, kami terbuka. Perkembangan terus disampaikan dari hari pertama kan,” kata Yusri saat dikonfirmasi, Minggu.

Ia pun menegaskan, pihaknya tidak melarang bagi siapa saja advokat atau keluarga demonstran yang ingin melakukan pendampingan hukum. “Ini negara hukum, biar semua berjalan sesuai hukum berlaku. Nggak ada yang kami halangi,” tegasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya sudah meringkus 1.192 demonstran. Dari jumlah itu, sebanyak 43 orang ditetapkan sebagai tersangka, sedang sisanya masih menjalani proses pemeriksaan dan sebagian sudah dipulangkan.(rwo)

Comments

comments