Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Komisaris Utama Pertamina, menyatakan akan memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis, 13 Maret 2025, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023. “Ya, akan hadir,” tegas Ahok, Rabu (12/3/2025). Pemeriksaan direncanakan berlangsung pukul 10.00 WIB di kantor Kejagung.
Kasus ini telah menjerat sembilan tersangka, enam di antaranya merupakan pejabat tinggi di anak perusahaan (subholding) Pertamina. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka meliputi:
- Riva Siahaan (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga),
- Yoki Firnandi (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping),
- Sani Dinar Saifuddin (Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional),
- Agus Purwono (VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional),
- Maya Kusmaya (Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga),
- Edward Corne (VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga).
Selain itu, tiga broker swasta juga menjadi tersangka: Muhammad Kerry Adrianto Riza (pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa), Dimas Werhaspati (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim), serta Gading Ramadhan Joedo (Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak).
Kejagung memperkirakan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp193,7 triliun. Meski belum mengungkap alasan spesifik memanggil Ahok, diketahui mantan Gubernur DKI Jakarta ini pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina dari 2019 hingga 2024. Posisinya selama periode tersebut diduga terkait dengan lingkup waktu kasus yang sedang diselidiki.
Baca Juga: Ahok Diperiksa Besok! Kejagung Bongkar Misteri Korupsi Pertamina yang Bikin DPR Panas
Pemeriksaan Ahok dinilai menjadi langkah krusial untuk mengungkap praktik korupsi di sektor energi, terutama menyusul besarnya nilai kerugian yang diderita negara. Publik pun menanti transparansi proses hukum dari Kejagung untuk memastikan akuntabilitas para pihak yang terlibat.