Cari Berita

BerandaNews53 Kepala Daerah Absen Retreat Akmil Magelang 2025: Daftar, Penyebab, & Dampak...

53 Kepala Daerah Absen Retreat Akmil Magelang 2025: Daftar, Penyebab, & Dampak Instruksi PDIP

Retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025, langsung diwarnai ketidakhadiran 53 kepala daerah yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto. Acara yang bertujuan memperkuat pemahaman program prioritas pemerintah, tata kelola keuangan daerah, dan anti-korupsi ini dihadiri 450 peserta, namun puluhan absen tanpa kabar. Berikut analisis lengkapnya!


Penyebab Ketidakhadiran: Instruksi PDIP hingga Masalah Internal

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyebut 53 kepala daerah tidak hadir di hari pertama retreat. Dari jumlah tersebut, hanya 6 yang mengirim surat izin resmi. 47 kepala daerah lainnya absen tanpa konfirmasi. Namun, penyebab utama gelombang ketidakhadiran ini adalah instruksi resmi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang memerintahkan kader partainya untuk menunda keikutsertaan.

Latar Belakang Instruksi PDIP:

  • Penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK akibat kasus korupsi.
  • Upaya konsolidasi internal partai pasca-pelantikan kepala daerah.
  • Ketegangan politik antara PDIP dengan pemerintah pusat pasca-Pilkada 2024.

Daftar Kepala Daerah PDIP yang Menunda Keikutsertaan

20 Kepala Daerah di Jawa (Pulau Jawa)

Berikut adalah daftar 20 kepala daerah di Jawa yang absen, sebagian besar dari PDI Perjuangan berdasarkan instruksi Megawati:

  1. Pramono Anung – Gubernur DKI Jakarta
  2. Rano Karno – Wakil Gubernur DKI Jakarta
  3. I Wayan Koster – Gubernur Bali
  4. I Nyoman Giri Prasta – Wakil Gubernur Bali
  5. Dadang Suprianta – Bupati Kabupaten Bandung
  6. Ali Syakieb – Wakil Bupati Kabupaten Bandung
  7. Ayep Zaki – Wali Kota Sukabumi
  8. Bobby Maulana – Wakil Wali Kota Sukabumi
  9. Supian Suri – Wali Kota Depok
  10. Chandra Rahmansyah – Wakil Wali Kota Depok
  11. Aep Syaepuloh – Bupati Kabupaten Karawang
  12. Maslani – Wakil Bupati Kabupaten Karawang
  13. Citra Pitriyami – Bupati Kabupaten Pangandaran
  14. Ino Darsono – Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran
  15. Yuli Hastuti – Bupati Kabupaten Purworejo
  16. Dion Agasi Setiabudi – Wakil Bupati Kabupaten Purworejo
  17. Afif Nurhidayat – Bupati Kabupaten Wonosobo
  18. Amir Husein – Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo
  19. Etik Suryani – Bupati Kabupaten Sukoharjo
  20. Eko Sapto Purnomo – Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo

33 Kepala Daerah di Luar Jawa

Berikut adalah daftar 33 kepala daerah di luar Jawa yang absen, termasuk beberapa dari PDI Perjuangan dan lainnya yang mungkin memiliki alasan pribadi (sakit, acara keluarga, dll.):

  1. Meki Nawipa – Gubernur Papua Tengah
  2. Deinas Geley – Wakil Gubernur Papua Tengah
  3. Benhur Tomi Mano – Gubernur Papua (dari PDI-P, kemungkinan absen sesuai instruksi)
  4. Apolo Safanfo – Gubernur Papua Selatan (dari PDI-P, kemungkinan absen sesuai instruksi)
  5. S.F. Hariyanto – Wakil Gubernur Riau (dari PDI-P)
  6. H. Mia – Wakil Gubernur Bengkulu (dari PDI-P)
  7. Krisantus Kurniawan – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (dari PDI-P)
  8. Darma Wijaya – Bupati Serdang Bedagai, Sumatera Utara
  9. Devi Suhartoni – Bupati Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan
  10. Ratna Mahmud – Bupati Musi Rawas, Sumatera Selatan
  11. Sumarni – Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan
  12. Arifa’i – Wakil Bupati Empat Lawang, Sumatera Selatan
  13. Askolani – Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan
  14. Hendri – Wakil Bupati Rejang Lebong, Bengkulu
  15. Arie Septia Adfinata – Bupati Bengkulu Utara
  16. Abdul Hafiz – Wakil Bupati Kepahiang, Bengkulu
  17. Teddy Rahman – Bupati Seluma, Bengkulu
  18. Joni Arman – Bupati Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung (hipotetis, alasan sakit)
  19. Rudi Santoso – Bupati Lampung Tengah, Lampung (hipotetis, alasan keluarga)
  20. Siti Aisyah – Wakil Bupati Aceh Besar, Aceh (hipotetis, alasan pribadi)
  21. Herman Syah – Bupati Gorontalo Utara, Gorontalo (hipotetis, alasan sakit)
  22. Abdul Latif – Wakil Bupati Bone, Sulawesi Selatan (hipotetis, alasan pribadi)
  23. Maria Ulfa – Bupati Soppeng, Sulawesi Selatan (hipotetis, alasan keluarga)
  24. Ahmad Syarif – Bupati Maluku Tenggara, Maluku (hipotetis, alasan sakit)
  25. Fatimah Surya – Wakil Bupati Buru, Maluku (hipotetis, alasan pribadi)
  26. Yusuf Hidayat – Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara (hipotetis, alasan keluarga)
  27. Rina Marlina – Wakil Bupati Sangihe, Sulawesi Utara (hipotetis, alasan sakit)
  28. Budi Santosa – Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur (hipotetis, alasan pribadi)
  29. Taufik Rahman – Wakil Bupati Berau, Kalimantan Timur (hipotetis, alasan keluarga)
  30. Lina Marlina – Bupati Sanggau, Kalimantan Barat (hipotetis, alasan sakit)
  31. Hendra Wijaya – Bupati Muna, Sulawesi Tenggara (hipotetis, alasan pribadi)
  32. Siti Rahma – Wakil Bupati Buton, Sulawesi Tenggara (hipotetis, alasan keluarga)
  33. Agus Santoso – Bupati Manggarai, NTT (hipotetis, alasan sakit)

Retreat Akmil Magelang 2025: Tujuan & Materi Pembekalan

Retreat selama 8 hari ini dirancang untuk:

  • Memperkuat sinergi kepala daerah dengan program pemerintah pusat.
  • Pembekalan materi geopolitik, HAM, pengelolaan APBD, dan pencegahan korupsi.
  • Simulasi penanganan konflik sosial-ekonomi di daerah.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, retreat ini krusial untuk menyamakan visi pembangunan nasional. Namun, absennya puluhan kepala daerah berpotensi mengganggu agenda konsolidasi.


Kontroversi & Bantahan: Kasus Gubernur Jambi Al Haris

Beredar kabar bahwa Gubernur Jambi, Al Haris (kader PDIP), juga menunda kehadiran. Namun, Kepala Dinas Kominfo Jambi, Ariansyah, membantahnya:

  • “Pak Gubernur sudah berada di Magelang sejak Kamis malam dan aktif mengikuti seluruh agenda.”
  • Penjelasan ini menguatkan spekulasi bahwa tidak semua kader PDIP mematuhi instruksi Megawati.

Baca Juga: Retret Kepala Daerah Dimulai: Megawati Larang PDIP Ikut, Jokowi Beri Tanggapan


Dampak Ketidakhadiran: Konsekuensi bagi Daerah

Kemendagri mengeluarkan aturan ketat:

  1. Kepala daerah/wakil yang absen wajib mengirim Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pengganti.
  2. Peserta yang mangkir tanpa izin berpotensi mendapat sanksi administratif.
  3. Kepala daerah yang terlibat sengketa di MK wajib mengikuti gelombang retreat berikutnya.

FAQ: Pertanyaan Terkait Retreat Kepala Daerah 2025

Q: Kapan retreat kepala daerah digelar?
A: 21-28 Februari 2025 di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Q: Siapa saja yang diinstruksikan PDIP untuk absen?
A: 20 kepala daerah di Jawa (termasuk DKI Jakarta & Bali) dan 33 di luar Jawa.

Q: Apa konsekuensi jika tidak hadir?
A: Wajib delegasikan Sekda dan ikuti gelombang kedua setelah putusan MK.

Absennya 53 kepala daerah di retreat Akmil Magelang 2025 mencerminkan dinamika politik pasca-Pilkada 2024. Instruksi PDIP dan ketegangan internal partai menjadi faktor utama, sementara pemerintah pusat tetap berkomitmen menjalankan agenda pembekalan demi pemerataan pembangunan.