Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu (19/5) bersama Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian. Helikopter yang ditumpangi mereka jatuh saat melintasi daerah pegunungan berkabut tebal.
Helikopter yang ditumpangi Raisi jatuh di Provinsi Azerbaijan Timur, utara Iran, saat dalam perjalanan pulang usai menghadiri acara peresmian bendungan di wilayah perbatasan tersebut.
Dikutip New York Times, helikopter yang ditumpangi Raisi jatuh di daerah hutan pegunungan dekat kota Varzaghan sekitar pukul 13.00 waktu setempat.
Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari kecelakaan helikopter tersebut yang membawa sembilan termasuk Risi dan Hossein Amir, dikutip AFP. Salah satu media berita Iran Mehr News pun turut mengonfirmasi bahwa seluruh penumpang helikopter meninggal termasuk Raisi dan Hossein.
Dilansir media berita Iran Tasnim, melaporkan sembilan orang yang menjadi penumpang helikopter tersebut termasuk Gubernur Azerbaijan Timur Malek Rahmati, Imam Sholat Tabriz Imam Mohammad Ali Ahshem, satu orang pilot, co-pilot, kepala kru helikopter, kepala keamanan, dan pengawal.
Tim pencarian dan penyelamatan yang dipimpin oleh Bulan Sabit Merah Iran menemukan puing helikopter yang membawa Presiden Iran setelah lebih dari 13 jam pencarian.
“Tim pencarian dan penyelamatan Bulan Sabit Merah telah mencapai lokasi jatuhnya helikopter yang membawa presiden,” kata Bulan Sabit Merah Iran dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Al Jazeera.
Dalam proses pencarian lokasi kecelakaan helikopter tersebut dibantu oleh Turki dengan menerbangkan drone melalui deteksi sumber panas. Drone Turki tersebut merupakan bantuan yang pertama mendeteksi lokasi kejadian berasal ari puing-puing helikopter.
Lalu bagaimana dengan keberlangsungan konstitusi Iran jika Presiden meninggal dunia?
Dilansir Al Arabiya pada Senin (20/5), gambaran singkat tentang konstitusi Iran jika seorang Presiden tidak mampu atau meninggal dunia saat menjabat tertuang pada Pasal 131 Konstitusi Republik Islam.
Dalam pasal tersebut berisi, jika seorang presiden meninggal saat menjabat, maka wakil Presiden pertama akan mengambil alih jabatan tersebut dengan persetujuan dari pemimpin tertinggi.
Sebuah dewan yang terdiri dari Wakil Presiden Pertama, Ketua Parlemen, dan Ketua Hakim harus mengatur pemilihan presiden baru dalam jangka waktu maksimal 50 hari.
Di Iran, yang berhak mengambil keputusan tentang semua urusan negara adalah Pemimpin Tertinggi, bukan Presiden. Termasuk kebijakan luar negeri dan program lainnya seperti nuklir.
Dilansir BBC News Indonesia, masa jabatan Presiden Raisi dimulai pada tahun 2021 dan akan berakhir pada tahun 2025. Presiden Raisi dikenal dekat dengan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terpilihnya Raisi sebagai presiden Iran mengkonsolidasi kontrol kaum konservatif di Iran.
Mantan ketua kehakiman berusia 63 tahun itu menggantikan Hassan Rouhani setelah menang telak dalam pemilu yang menunjukkan banyak kandidat moderat dan reformis dilarang dan mayoritas pemilih menolaknya.
Dia mengambil alih kekuasaan ketika Iran menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah ekonomi, meningkatnya ketegangan di kawasan, dan terhentinya pembicaraan mengenai kesepakatan nuklir dengan negara-negara besar.
