Pemerintah akhirnya mengakui bahwa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 mengalami gangguan karena serangan siber ransomware alias modus pemerasan dari kelompok Lockbit 3.0.
Pusat Data Nasional Sementara 2 sudah mengalami gangguan sejak 20 Juni lalu. Masalah ini pun berimbas pada layanan publik, termasuk imigrasi, lumpuh dan baru mulai pulih pada Senin (24/6).
“Yang mengalami insiden ini adalah pusat data sementara yang ada di Surabaya,” ujar Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (24/6).
Fakta-Fakta Serangan Siber di Pusat Data Nasional Sementara 2
Berikut beberapa rangkuman fakta-fakta terkait lumpuhnya PDNS 2 akibat ransomware:
Daftar Isi
1. Modus ransomware
Dalam konferensi pers kemarin, Hinsa mengatakan PDNS 2 mulai mengalami gangguan pada 20 Juni 2024 akibat serangan siber ransomware brain cipher.
Ransomware merupakan serangan malware yang mempunyai motif finansial. Biasanya, pelaku peretasan meminta uang tebusan disertai ancaman akan mempublikasikan data pribadi korban hingga memblokir akses layanan secara permanen.
Dalam sejumlah kasus, ransomware berawal dari penyerang memperoleh akses ke dalam perangkat. Seluruh file atau sistem operasi pun dienkripsi. Pelaku akhirnya meminta uang tebusan kepada korban.
2. Pelakunya Lockbit 3.0
Siapakah Lockbit 3.0 yang disebut-sebut dalang di balik pembobolan PDNS 2?
Setelah ditelusuri, Lockbit 3.0 mengacu pada kelompok peretas lintas negara yang memiliki riwayat mengerikan.
Sebuah perusahaan keamanan siber Ensign InfoSecurity mengatakan, kelompok tersebut termasuk grup hacker yang sering menargetkan keamanan digital di RI pada 2023, selain UNC5221 dan Scattered Spider.
Kelompok kejahatan ransomware yang terorganisasi ini pun memiliki motif keuntungan finansial.
3. Minta Tebusan Rp131 miliar
Setelah bobolnya Pusat Data Nasional, para peretas tersebut meminta tebusan sebanyak US$8 juta atau sekitar Rp131 miliar.
“Mereka meminta tebusan US$8 juta,” ungkap Direktur Network & IT Solution Telkom Group Herlan Wijanarko saat konferensi pers, Senin (24/5).
Meski begitu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan pemerintah tidak akan memenuhi atau membayar tuntutan itu.
Budi menjelaskan saat ini tim terkait telah menangani sistem yang mengalami gangguan sambil melakukan migrasi data. Dia juga tak memberikan tenggat waktu mengenai penanganan masalah ini.
4. 210 instansi ikut terdampak
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, menuturkan ada 210 instansi pemerintah daerah maupun pusat yang terdampak serangan ransomware PDNS 2.
Meski begitu, ia tidak merinci ratusan instansi yang terdampak tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa sejumlah layanan kini sudah berangsur pulih.
Salah satu yang diketahui adalah serangan ini sudah menyebabkan kebocoran data Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) Polri.
Kebocoran tersebut terungkap melalui akun @FalconFeedsio lewat media sosial X. Ia menyebut data-data INAFIS beredar di BreachForums oleh hacker MoonzHaxor.
Hinsa Siburian, Kepala BSSN pun telah mengakui hal tersebut. Terkait masalah ini, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Polri.
5. Pembangunan Pusat Data Nasional berlanjut
Pada kesempatan terpisah, Wamenkominfo Nezar Patria menjabarkan bahwa pembangunan PDN di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat tidak terpengaruh oleh serangan siber tersebut.
“Tidak ada dampak, PDN terus berjalan pembangunannya, ini kan PDNS. Tapi ini jadi lesson learned buat kita, kita akan evaluasi security system dan segala macamnya,” ungkap Nezar.
Baca Juga: Viral Elaelo Bakal Gantikan X beserta 7 Kejanggalannya, Benarkah Buatan Pemerintah?
Pembangunan PDN Cikarang sendiri mendapatkan bantuan pendanaan dari Pemerintah Prancis sebesar 164.679.680 Euro atau setara Rp2,7 triliun dan menggunakan skema G-to-G financing.
Menurut rencana, PDN Cikarang akan selesai dibangun pada perayaan HUT Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
6. Data imigrasi dipindah ke Amazon
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan data imigrasi yang diretas sementara ini dipindahkan ke cloud computing Amazon Web Services (AWS).
“Ya kita terpaksa migrasi dulu ke, apa, AWS. Jadi menunggu PDN baik, kita harus emergency apa, solusi emergency. Jadi kita pakai apa, yang Amazon dulu,” kata Yasonna.
Menjadi salah satu pelayanan yang terdampak sejak Pusat Data Nasional diserang, layanan imigrasi yang lumpuh tersebut sempat menyebabkan penumpukan penumpang di Bandara Soekarno Hatta.
Itulah beberapa fakta-fakta terkait peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 yang kini menjadi perhatian publik.
